POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya menyisakan persoalan asap dan lahan terbakar. Bagi masyarakat Kampung Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Karhutla juga mengancam sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan keluarga.

Di tengah kondisi tersebut, Sespimmen Polri Angkatan 67 bersama unsur Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turun tangan membantu masyarakat terdampak. Bantuan senilai Rp500 juta disalurkan untuk mendukung pemulihan petani cokelat yang terdampak Karhutla.

Bantuan tersebut berasal dari para host HUT SCTV dan diinisiasi Raffi Ahmad. Tak hanya bantuan dana, masyarakat Kampung Merasa juga menerima 50 paket bantuan berupa berbagai peralatan pertanian yang disalurkan peserta didik Sespimmen Polri Angkatan 67.

Bantuan itu menjadi bagian dari upaya bersama untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membantu agar aktivitas pertanian warga dapat kembali berjalan setelah terdampak Karhutla.

Kompol Fiky Pandu Widhapermana mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Sespim Polri Angkatan 67 sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah untuk membantu masyarakat di wilayah yang terdampak Karhutla.

“Kami memberikan bantuan 50 paket, termasuk alat-alat pertanian untuk masyarakat yang terdampak,” ujar Fiky.

Menurut Fiky, persoalan Karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Dampak yang ditinggalkan terhadap kehidupan masyarakat juga membutuhkan perhatian, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari lahan pertanian.

Karena itu, bantuan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascakarhutla.

“Semoga musibah Karhutla ini segera berlalu dan masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Serdik Sespimmen Polri Angkatan 67 Kompol Erwin Satrio Wilogo menjelaskan, keterlibatan peserta didik Sespimmen Polri dalam penanganan Karhutla merupakan bagian dari gerakan bersama sejumlah lembaga pendidikan Polri.

Personel disebar ke enam provinsi yang terdampak Karhutla, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau.

Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dampak Karhutla di masing-masing wilayah. Selanjutnya, personel dibagi dalam kelompok beranggotakan sekitar 10 hingga 15 orang untuk membantu penanganan di kabupaten yang mengalami dampak cukup serius.

“Kami dibagi ke enam provinsi dan masing-masing kelompok ditugaskan ke kabupaten yang terdampak cukup serius,” jelas Erwin.

Kabupaten Berau menjadi salah satu wilayah yang mendapat penugasan tersebut. Di Berau, Sespim Polri Angkatan 67 kemudian berkolaborasi dengan pemerintah dan perwakilan Utusan Khusus Presiden untuk membantu masyarakat Kampung Merasa.

Erwin mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Sejumlah lahan yang terdampak merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.

“Beberapa lahan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat, sehingga memang perlu penanganan bersama,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pemadaman api tetap menjadi prioritas, tetapi masyarakat yang kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya juga perlu mendapatkan dukungan agar dapat kembali beraktivitas.

Dalam konteks itulah, bantuan peralatan pertanian dan dukungan senilai Rp500 juta diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk bangkit dan melanjutkan aktivitas pertanian mereka.

Erwin menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi pemerintah daerah, Polri, TNI, masyarakat, hingga sektor swasta diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kita bersama-sama, baik pemerintah maupun swasta, bahu-membahu menangani Karhutla dengan baik,” pungkasnya.

Kolaborasi Sespimmen Polri Angkatan 67 dan Raffi Ahmad tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla tidak semata-mata tentang bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan dan mata pencahariannya. (sep/FN)